I Gede Mustika (Kadiv Ekonomi YMBM) membuka FGD kali ini dengan menyapa semua peserta yang kebanyakan adalah ibu-ibu. Sebelum masuk ke topic utama, beliau mengajak peserta diskusi untuk sanatai sejenak dengan mengajak bermain untuk melepaskan kepenatan setelah sebelumnya mereka mengikuti forum bulanan, Posyandu. Setelah selesai bersantai, secara bergiliran semua peserta FGD diberikan pertanyaan mengenai apa itu Musrenbang. Rata-rata peserta belum mengetahui musrenbang, selain mereka yang sudah pernah terlibat didalamnya. Gede Mustika menjelaskan bahwa musrenbang merupakan program pemerintah untuk mengikutsertakan masyarakat dalam proses pembangunan sehingga apa yang dilakukan benar-benar adalah apa yang dibutuhkan masyarakat. Oleh karena itu, maka perlu bagi ibu-ibu yang pernah diundang untuk menghadiri musrenbang bersedia membagikan pengalamannya dengan mereka yang tidak terlibat.

Beliau membenarkan anggapan yang mengatakan bahwa memang benar secara umum perempuan Bali adalah kaum yang pemalu, dan cenderung enggan untuk berbicara di depan publik. Tidak seperti perempuan dari suku lainnya seperti Batak atau Sulawesi, perempuan terkesan lebih diam dan sudah untuk diajak berdiskusi. Karenanya, keberadaan forum ini adalah untuk memberikan kesempatan bagi ibu-ibu Bali untuk memberanikan diri berbicara.

 Sesi selanjutnya adalah memberikan kesempatan dari dua (2) orang perempuan yang pernah terlibat dalam proses musrenbang. Yang pertama adalah Ibu Kades Manistutu. Beliau mengatakan bahwa pada awalnya dilaksanakan dulu musrenbangdus. Setelah memutuskan apa yang akan diusulkan, barulah usulan itu dibawa ke musrenbangdes. Usulan yang dibawa pada musrenbangdes pada saat itu adalah agar diberikan kesempatan untuk mengembangkan usaha berupa penyediaan modal usaha. Hal ini masih harus diteruskan di musrenbang tingkat kecamatan untuk diputuskan.

Demikian juga dengan Ibu Gusmayani, salah seorang perempuan yang cukup aktif bersuara di desa Manistutu. Dia mengatakan bahwa proses musrenbang seperti normalnya diawali dengan penyebaran undangan dan penggalian gagasan. Pada saat musrenbangdes, usulan yang dibawa adalah agar diadakan kursus menjahit bagi ibu-ibu desa agar memiliki keterampilan tambahan. Usulan ini masih akan dibahas lagi di musrenbang tingkat kecamatan

Salah seorang Koordinator Forum Jembrana Transparansi Anggaran (FJTA) Kec.Malaya, yaitu Nyoman Suwitrayasa juga ikut berbagi pengalaman pada FGD kali ini. Dalam pemaparannya dia mengatakan bahwa pada awalnya dulu dia juga sama sekali tidak mengetahui apa itu musrenbang. Setelah perlahan-lahan mengikuti forum diskusi, dia mulai mengerti bahwa musrenbang itu sangat penting bagi pembangunan desa. Setiap yang dibutuhkan oleh desa hanya masyarakat desalah yang paling tahu. “Setelah diusulkan ke musrenbang desa, usulan-usulan ini akan dibawa ke musrenbang kecamatan. Hal ini harus terus dikawal dan diawasi pada musrenbang ditingkat yang lebih tinggi sehingga apa yang diputuskan memang sesuai dengan skala prioritas” demikian ujarnya.

Kepala Desa Manistutu yaitu I Ketut Sukadana juga tidak ketinggalan membagikan pengalamannya selama mengikuti kunjungan belajar di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Beliau menjelaskan bahwa dia pernah diajak oleh Yayasan MBM untuk belajar langsung di Kabupaten Kebumen, karena dianggap sebagai kabupaten termaju di Indonesia dalam hal partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dibandingkan dengan Kabupaten Jembrana, Kebumen jauh lebih maju dalam segi pengawasan pembangunan oleh masyarakat. Banyak hal yang dipelajari dalam kunjungan belajar tersebut, terutama mengenai penyusunan  RPJMDes. “Pelaksanaan Musrenbangdes 2008 didesa Manistutu sudah ada masukan dari ibu-ibu untuk pembangunan jembatan di desa pendem. Ada juga usulan air bersih untuk tempat yang sama. Usulan ini sudah direalisasikan. Pada musrenbangdes 2010, ada usulan dari ibu-ibu untuk diadakan pelatihan menjahit bagi ibu-ibu rumah tangga. Berbeda dengan Program PNPM dari pemerintah, musrenbang seringkali tidak terbuka dari segi pendanaan. Oleh karena itu perlu pengawasan yang lebih intensif sehingga penyaluran dana pembangunan benar-benar sesuai dengan aspirasi masyarakat” katanya bersemangat.

Dua  orang staff Yayasan MBM lainnya yang juga ikut dalam kun jungan belajar ke Kebumen juga tidak tinggal diam. Made Effrayim menjelaskan mengenai kunjungannya ke desa Pasir, Kabupeten Kebumen, dan disana dia bisa melihat bahwa masyarakat begitu partisipatif dan terlibat, serta turut aktif mengawasi proses pelaksanaan pembangunan. “Dengan pengalaman ini diharapkan bahwa Kabupaten Jembrana nantinya bisa menjadi Kebumen ke-2 di Indonesia” ungkapnya.  Demikian juga dengan Gede Suwarna yang mengatakan bahwa kecenderungan masyarakat Bali adalah memiliki ide dan gagasan tetapi jarang sekali mau diungkapkan dalam suatu forum diskusi. “Tujuan diadakannya FGD ini adalah memberikan kesempatan kepada ibu-ibu disini untuk mengajukan usulan berkaitan dengan pembangunan di desanya. Pada saat ini, pembangunan cenderung bersifat top-down, yaitu berupa kebijakan dari pemerintah tanpa benar-benar tahu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan adanya musrenbangdes, diupayakan agar pembangunan itu bisa bersifat bottom-up, artinya bahwa apa yang dilaksanakan oleh pemerintah memang benar adalah aspirasi dari masyarakat. Intinya adalah kami mendorong bapak dan ibu sekalian untuk lebih berani mengajukan usulan dalam forum diskusi, dan terus memperjuangkan usulan-usulan tersebut sampai didengarkan” jelasnya.

 Pada kesempatan ini juga muncul pertanyaan dari Ibu Gusmayani mengenai kemungkinan usulan pelatihan menjahit yang dibawa dalam musrenbangdes tidak ditanggapi oleh pemerintah. Dia menanyakan apakah mungkin hal ini bisa direalisasikan oleh lembaga lain, seperti Yayasan MBM. Gede Mustika menanggapi bahwa ini tersebut mungkin saja terjadi, tetapi tentunya harus melewati prosedur dan persyaratan tertentu. Model pelatihan yang dilaksanakan oleh Yayasan MBM adalah pelatihan yang menuntut tanggungjawab dari peserta, sehingga peserta termotivasi untuk lebih maju. Selama ini pelatihan yang bersifat 100% hibah cenderung dipandang remeh oleh peserta dan terkesan hanya memanfaatkan saja. ”Dengan adanya model pelatihan yang menuntut tanggungjawab bersama, kebanyakan peserta pelatihan akan lebih menghargai apa yang telah didapat selama pelatihan. Bagi mereka yang benar-benar miskin akan dipertimbangkan untuk mendapatkan pengecualian” jelas Kepala Divisi Ekonomi Yayasan MBM ini.

Setelah sesi tanya jawab berakhir, ternyata masih banyak ibu-ibu yang diam dan tidak mau berbicara sama sekali. Memang benar ada kesan bahwa ibu-ibu cenderung malu untuk berbicara. Karena itu, diadakan simulasi untuk merangsang keberanian ibu-ibu untuk berbicara. Mereka diajak seolah-olah berada dalam sebuah arisan ibu-ibu rumah tangga, dan mengumumkan kepada ibu-ibu lainnya untuk hadir dalam arisan. Simulasi lainnya adalah memberikan pengumuman kepada ibu-ibu lainnya mengenai kegiatan yang dilaksanakan dalam lingkungan desa. Setiap peserta diberikan kesempatan untuk berbicara. Ternyata, dengan forum yang lebih santai, pada wanita lebih berani untuk berbicara, dibandingkan ketika mereka berada dalam FGD. Hampir semua dari mereka berani berbicara. Hal ini menandakan bahwa sebenarnya ini hanyalah masalah kesempatan dan kebiasaan, Jika mereka dibiasakan dan dilatih, mereka tentunya bisa dan berani untuk berbicara di depan publik. Ketika dihadapkan pada forum yang lebih resmi, seperti musrenbang misalnya, mereka cenderung takut jikalau usulan mereka ditolak. Pada kesempatan berikutnya, ibu-ibu diharapkan memiliki usulan untuk disampaikan dalam FGD sehingga perlahan-lahan keberanian akan muncul dalam diri mereka. (f.p.)